Rincian Pokok PMK 72/2023 Soal Penyusutan dan Amortisasi Pajak
Beberapa pokok aturan PMK Nomor 72 Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1. Penyusutan, dilakukan atas harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara (3M) penghasilan dengan metode garis lurus ataupun saldo menurun (khusus selain …
PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD DAN/ATAU AMORTISASI …
keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, dalam hal pernah memperoleh penetapan untuk harta lainnya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Pajak diperolehnya harta berwujud.
Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap
Konsep Penyusutan dan Amortisasi. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap (kecuali tanah) selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta …
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 167/PMK.03/2018
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pegawai adalah …
Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara …
DALAM Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto …
ANALISIS PERHITUNGAN METODE PENYUSUTAN …
c. Nilai residu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan pada pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009
Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap
Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam Pasal 11A UU PPh. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta …
PMK-72 TAHUN 2023 TERBIT, BERIKUT POKOK …
dan tidak permanen selama 10 tahun. Pengaturan baru terdapat pada masa manfaat harta berupa bangunan permanen. Melalui Pasal 6 PMK ini, Wajib Pajak (WP) kini dapat memilih melakukan penyusutan bangunan permanen selama 20 tahun atau sesuai masa …
PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI …
2.1 Pajak Penghasilan PPh 21 Menurut Halim, dkk. (2014:87), Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu: "Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak …
(DOC) Makalah konsep Penyusutan dan Amortisasi dalam …
2.3 Amortisasi Harta Tidak Berwujud Untuk tujuan pajak, biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh bisnis untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang sesuai dengan Pasal 11A Penghasilan Undang-Undang Perpajakan dan metode penyusutan konsisten …
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Direktorat Jenderal Pajak
Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat …
Pajak Penghasilan PPh Terbaru: Tarif dan Cara Menghitungnya
2. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rumus menghitung Penghasilan Kena Pajak. PKP = Penghasilan neto – PTKP. PKP = Rp60.000.000 – Rp54.000.000. PKP = Rp6.000.000. 3. Melihat lapisan tarif PPh dan kemudian hitung. Karena Penghasilan Kena Pajak Ahmad kurang dari Rp60 juta setahun, maka hanya dikenakan tarif PPh …
Pajak Penghasilan
Pasal 36. Ayat (1) Ayat ini menegaskan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim, maka Undang-undang ini …
Direktori Putusan
biaya penyusutan atas aktiva tetapyang masih dalam masa SGU sebesar US$ 531,845.40 sudah dilakukan koreksifiskal sendiri oleh Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak2007 yaitu pada angka pada bagian penyusutan komersial di bawah penyusutanfiskal sebesar US$ 2,801.049.63bahwa oleh karena biaya penyusutan atas …
Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK …
Sedangkan menurut pajak, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat
(PDF) ANALISIS PERHITUNGAN METODE PENYUSUTAN …
pajak penghasilan pada pasal 11 . ... penyusutan menurut PSAK dan Undang-undang . perpajakan terhadap laporan keuangan. PT. KALANAFAT PUTRA . ... 11.000.000 Sesuai .
ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP …
Pada penelitian ini penulis menganalisis perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar akuntansi keuangan serta undang-undang perpajakan terhadap penghasilan kena pajak pada perum pegadaian ...
KAJIAN ATAS PERBANDINGAN PENYUSUTAN AKTIVA …
Pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu perio ode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Pembagian periode ter sebut didasarkan pada reformasi perundang undangan perpajakan yang mengacu pada – lahirnya undang undang perpajakan. – Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
HARMONISASI SAK DAN ATURAN PAJAK: …
Popularitas IFRS di tingkat global makin meningkat dari waktu ke waktu. Kesepakatan G-20 di ... akuntansi dan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada No. PSAK 7, pengungkapan pihak pihak yang ... dengan pengisian lampiran 3A atau 3B pada SPT PPh badan dan membuat TP Documentation sesuai Per/43/PJ/2010. Pada PSAK No. 10, …
PP 55/2022 Perinci Aturan Penyusutan & Amortisasi Lebih …
JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 turut memerinci ketentuan penyusutan bangunan permanen dan amortisasi aset tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun pada UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU …
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE
DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NOMOR 19) ... Besarnya tarif penyusutan sesuai dengan metode yang dipilih, saldo menurun atau garis lurus: Harta F: Rp. 15.820.312,00: I: Harta G: ... Harta I: Rp. 81.000.000,00: III: 5. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN …
melalui penyusutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (2) Pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 (satu) tahun, dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran.
Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017
ˆ˚vPv iµˆµo ^Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Selebgram dan Youtuber dalam Penggunaan Media Sosial berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan_X B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah penerapan pemungutan pajak penghasilan kepada youtuber dan selebgram dengan tarif yang ditetapkan Undang …
ANALISIS BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP …
tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak terdapat perbedaan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data yang diperoleh …
Makalah Konsep Penyusutan Dan Amortisasi
Hasil ini dibandingkan dengan biaya membangun baru. Ada beberapa perbedaan metode penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-undang pajak. Menurut SAK metode penyusutan yang diperbolehkan pada dasarnya dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu : a. Berdasarkan waktu. b. Berdasarkan penggunan.
Penyusutan Fiskal dan Ketentuan Perhitungannya
Penyusutan fiskal adalah penyusutan yang didasarkan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Penyusutan ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang PPh dengan mekanisme metode garis lurus ( straight-line method) yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) dan metode saldo menurun ( declining balance method) yang …
Penyusutan Menurut Perpajakan
UU PPh menyebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan dilakukan untuk harta berwujud, sementara amortisasi digunakan untuk harta tak berwujud.
Pahami Ketentuan Penyusutan Menurut Pajak
Sebelum membaca lebih lanjut, pada 17 Juli 2023 pemerintah telah menerbitkan ketentuan terbaru terkait penyusutan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Baca ulasan singkat tentang penyusutan sesuai dengan PMK 72/2023. Metode Penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan …
PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA AKTIVA …
Pasal 11 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur masa manfaat harta berwujud dan tarif penyusutan baik menurut garis lurus maupun saldo menurun seperti pada tabel 2.3: Tabel 2.3 Kelompok Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Kelompok Harta
ANALISIS PERHITUNGAN METODE PENYUSUTAN …
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan pada pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 Pengertian Akuntansi Penyusutan Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu.
Kalkulator penyusutan
Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk itu, Ortax menyediakan kalkulator penyusutan untuk menghitung biaya penyusutan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mudah dan cepat. Publication Date: April, 2022. Disclaimer. Kalkulator disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat kalkulator …
Ketentuan Depresiasi atau Penyusutan dalam Pajak
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut ahli perpajakan dalam bukunya disebutkan bahwa untuk menghitung besarnya depresiasi atau penyusutan dalam pajak harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1.
Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER
(1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi …
Latar belakang dan Penyesuaian Aturan PPh sesuai PP 55 …
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231. Penjelasan atas PP 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Aturan PPh ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …
Penghitungan Tarif Penyusutan Pajak Penghasilan untuk …
Kamu harus tau — MRB Finance. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa …
Rangkuman Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cek di …
4 Kali Perubahan UU PPh. Sebelum aturan soal Pajak Penghasilan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, aturan ini mengalami empat kali perubahan dari induk UU PPh: Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama disusun dan disahkan adalah Undang …
Non Deductible Expense: Mengenal tentang Non …
Dalam konteks Indonesia, apa yang disebut dengan ketentuan non-deductible expenses atau negative list, diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Lebih lanjut, …
Fitrima Windariyani Program Studi Akuntansi Jurusan …
maka pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Dampak-dampak yang telah dipaparkan merupakan akibat dari salah dalam pemilihan metode penyusutan. Adapun metode penyusutan yang dapat digunakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah metode garis lurus (straight
EVALUASI PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP …
evaluasi perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut peraturan perpajakan serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan (pph) pada pt bank tabungan negara (persero) tbk kantor cabang manado ... skripsi analisis pajak penghasilan terutang akibat undang-undang ri no.36 tahun 2008 (study pada pt. raja indo di makassar) jurusan akuntansi …